PERHUTANI UNIT I JATENG

Hutan jawa dikenal dengan karakteristiknya yg khas, yaitu sarat dengan masalah sosial. Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Jawa berupaya keras melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan dengan menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan sistem PHBM. Visi kami, menjadi pengelola hutan tropis terbaik di dunia.

Thursday, October 19, 2006

PHBM, Solusi Pengelolaan Kawasan Muria


Luas wilayah hutan pada Bagian Hutan Gunung Muria (KPH Pati) adalah 11.247,7 ha yang yang berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi hutan produksi 2.963,7 ha, hutan produksi terbatas 5.431,4 ha, dan hutan lindung 2.852,6 ha. Sedangkan berdasarkan wilayah administratif terbagi dalam wilayah Kab. Pati 2.648,1 ha, Kab. Kudus 1.951,5 ha, dan masuk wilayah Kab. Jepara 6.648,1 ha. Keseluruhan kawasan merupakan bagian dari lima DAS/Sub-DAS, yaitu Juwana, Tuntang, Banjaran, Tayu, dan Balong.
Persoalan besar pada kawasan G Muria, adalah kerusakan lingkungan yang tergolong parah. Pada kawasan hutan negara diketahui terdapat kelas hutan Tanah Kosong (TK) seluas 3.300,4 ha, yang rehabilitasinya direncanakan selesai tahun 2009 dalam rangka Perhutani Hijau 2010 (tahun 2006 direalisasi 933 ha, tahun 2007 952,7 ha, tahun 2008 841,6 ha, tahun 2009 573,1 ha). Sementara itu di luar kawasan hutan juga terdapat lahan kritis yang cukup luas terdiri dari katagori agak kritis, kritis, hingga sangat kritis, seluruhnya seluas 29.429 ha. Di luar itu masih terdapat 6.519 ha lahan potensial kristis. Situasi ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat namun telah terbukti membawa dampak buruk bagi kawasan-kawasan di daerah hilir dari daerah alirannya.
Kerusakan tersebut, khususnya di dalam kawasan hutan merupakan akibat dari bermacam gangguan keamanan hutan mulai dari penjarahan kayu hingga penjarahan lahan hutan. Persoalan illegal logging berkembang menjadi kian rumit karena menyangkut banyak pihak dengan berbagai kepentingan sehingga bersifat sindikasi. Dalam sindikasi illegal logging ini terdapat perputaran uang yang sangat besar yang pada titik tertentu ketika bertemu dengan masalah kebutuhan ekonomi masyarakat desa hutan seakan-akan menjadi solusi sesaat. Demikian pula penjarahan lahan di kawasan hutan maupun praktek-praktek penggarapan lahan intensif di luar kawasan hutan yang umumnya mengabaikan kaidah konservasi. Pada situasi semacam ini seakan-akan terpampang dua pilihan antara persoalan perut dan pelestarian lingkungan. Semua persoalan di atas terjadi dalam intensitas dan skala luas, sedemikian rupa hingga menjadikan persoalan lingkungan dan sosial di Muria cukup kompleks.
Pertanyaannya, tanggung jawab siapa untuk mengatasi persoalan ini? Melihat kompleksitas masalah di mana tidak hanya terbatas pada persoalan hutan rusak dan lingkungan di luar kawasan hutan semata, namun juga persoalan penghidupan masyarakat, pola hidup, dan juga mengingat begitu banyaknya pihak yang terlibat dan perlu dilibatkan, maka sudah barang tentu harus kita sadari bahwa mengatasi masalah lingkungan dan sosial di Muria adalah tanggung jawab bersama. Terlebih bila mengingat keterbatasan kewenangan maupun kapasitas Perhutani. Satu hal harus tetap dipegang, pengelolaan sumberdaya hutan di Gunung Muria pada masing-masing fungsi (lindung, produksi terbatas, dan produksi) harus secara simultan mencakup aspek ekonomi, sosial, maupun ekologi. Tidak boleh ada satupun aspek yang dikesampingkan dan para pihak diharapkan melihat serta menyikapi persoalan ini secara arif dan proporsional. Pada titik inilah nampak relevansi sistem PHBM.

Sebagaimana diketahui, sistem PHBM mempunyai ruang lingkup luas, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Simultan dengan upaya teknis merehabilitasi kawasan hutan maka masyarakat tetap harus diberi akses untuk memperoleh manfaat dari keberadaan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di wilayahnya. Untuk aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan tentu saja harus diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan fungsi hutan dan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari.
Dalam kawasan dengan fungsi lindung sudah barang tentu harus dibatasi aktivitasnya sesuai dengan batasan dalam PP 34/2002 pasal 24. Langkah strategisnya berupa reboisasi/rehabilitasi dan pengkayaan untuk mengembalikan eksistensi fisik dan fungsi kawasan dengan menggunakan jenis tanaman yang sesuai (local specific) dan ditanam dengan sistem banjar harian (cemplongan) agar tidak terjadi pengolahan lahan secara intensif. Aktivitas ekonomi bagi masyarakat dapat diberi peluang melalui pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan non-kayu dari hutan pangkuan desanya. Adapun untuk kawasan hutan produksi terbatas, pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan secara terbatas. selain itu, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan.
Pada kawasan dengan fungsi produksi, rehabilitasi hutan dapat dilakukan dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan aktivitas agroforestry melalui tumpangsari dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan, demikian pula pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan . Sedangkan untuk aktivitas produksi kayu dan non-kayu (a.l. getah pinus) yang menjadi aktivitas bisnis Perhutani masyarakat tetap memperoleh kemanfaatannya melalui bagi hasil produksi secara proporsional.
Melalui implementasi sistem PHBM, rehabilitasi kawasan hutan Muria akan dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Bahkan dengan sistem ini justru masyarakat dapat dilibatkan secara aktif, tidak hanya untuk keberhasilan rehabilitasi hutan semata, tetapi sekaligus untuk mendorong kemandirian ekonominya. Dengan kemandirian ekonomi dan tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa sumberdaya hutan dalam wilayah pangkuannya merupakan aset berharga yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara bijak, maka gangguan terhadap hutan yang berasal dari faktor eksternal akan relatif mudah untuk dieliminir.
Sampai saat ini dari 30 Desa yang tersebar di 11 Kecamatan dalam tiga Kabupaten di wilayah Gunung Muria, 25 desa di antaranya telah membentuk LMDH. Namun demikian bukan berarti implementasi PHBM sudah berjalan sesuai harapan. Masih harus dipertanyakan seberapa besar pemahaman masyarakat akan sistem tersebut, seberapa peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi, seberapa jauh mereka mampu menangkap peluang pemanfaatan suberdaya hutan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PHBM merupakan sistem kolaboratif, maka terkait dengan kualitas implementasi PHBM di kawasan Muria perlu dipertanyakan pula seberapa besar dukungan dan keterlibatan para pihak di luar masyarakat desa hutan dan Perhutani. Dukungan yang dimaksud adalah dalam bentuk fasilitasi, supervisi, penguatan kelembagaan, akses pemasaran dan sebagainya. Dukungan-dukungan semacam itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan karena tidak mungkin semua itu dilakukan oleh Perhutani sendiri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan bukan dalam konteks menggugat namun lebih pada upaya menggugah dan mengajak.
Keberadaan Konsursium Muria Hijau di kabupaten Kudus merupakan potensi yang sangat berharga untuk memfasilitasi implementasi PHBM. Tidak sekadar karena besarnya potensi dukungan finansial, namun lebih berharga dari itu adalah adanya komitmen yang kuat yang melandasi eksistensi konsursium ini. Model partisipasi semacam ini, dengan bentuk dan nama apapun, agaknya perlu dijadikan acuan/referensi utama oleh Kabupaten Pati dan Jepara.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home